Merauke 07 Maret 2026 — Ketua Bidang Advokasi dan Kebijakan Publik DPD PKS Kabupaten Merauke, Fildzah Dzikrina Istighfari, S.H., M.Kn., mengingatkan pemerintah untuk mengantisipasi potensi dampak kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) di daerah akibat ketegangan geopolitik global yang berpotensi mengganggu jalur distribusi energi dunia, khususnya di Selat Hormuz.

Selat Hormuz merupakan salah satu jalur pelayaran paling strategis di dunia yang dilalui sebagian besar pasokan minyak global. Gangguan terhadap jalur ini berpotensi memicu kenaikan harga minyak dunia sekaligus mengganggu rantai distribusi energi internasional, termasuk pasokan energi ke Indonesia.

Menurut Fildzah, daerah yang berada jauh dari pusat distribusi energi nasional seperti Papua, khususnya Kabupaten Merauke, memiliki kerentanan lebih besar terhadap dampak gangguan pasokan energi global.

Baca Lainnya :

• Pentingnya Strategi Jangka Panjang dalam Mengelola Website0
• Mendengar Pesan Pemimpin: Seminar Kepemudaan Bersama Gubernur Papua Selatan dan Bupati Merauke dalam0
• Cara Praktis Memperbarui Warna Furnitur Tanpa Banyak Peralatan0
• Pengamanan Hari Ke-3 Pasar Malam Hari Jadi ke-124 Merauke0
• Peralatan Dasar yang Wajib Dimiliki Penghobi Aquascape Pemula0

“Merauke sangat bergantung pada distribusi logistik dari luar daerah. Jika terjadi tekanan pada pasokan energi global, maka potensi keterlambatan distribusi dan kelangkaan BBM di daerah perlu diantisipasi sejak dini,” ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa kelangkaan BBM tidak hanya berdampak pada sektor transportasi, tetapi juga pada aktivitas ekonomi masyarakat. Sektor pertanian, perikanan, perdagangan, serta UMKM sangat bergantung pada stabilitas pasokan energi.

“Kenaikan harga atau keterbatasan BBM dapat meningkatkan biaya produksi dan distribusi barang. Jika tidak diantisipasi, kondisi ini berpotensi memicu kenaikan harga kebutuhan pokok serta menurunkan daya beli masyarakat,” jelasnya.

Karena itu, PKS Merauke mendorong pemerintah pusat dan daerah untuk memastikan ketersediaan cadangan energi, memberikan prioritas distribusi BBM bagi wilayah terluar seperti Papua Selatan, serta memperketat pengawasan agar tidak terjadi penimbunan atau distribusi yang tidak merata.

“Krisis energi global harus menjadi momentum untuk memperkuat ketahanan energi nasional. Masyarakat di wilayah timur Indonesia tidak boleh menjadi pihak yang paling terdampak dari dinamika geopolitik dunia,” tegas Fildzah.

PKS Merauke menegaskan komitmennya untuk terus mengawal kebijakan publik agar akses energi tetap adil, merata, dan terjangkau.